liputanfokus.com Bogor – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) terus memperkuat stabilitas daerah dengan meningkatkan kapasitas organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam menghadapi dinamika sosial yang semakin kompleks.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Coffee Morning Pemerintah Daerah bersama Organisasi Kemasyarakatan (COMPAS) yang mengusung tema “Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan dalam Penyelesaian Konflik, Keterampilan Mediasi dan Negosiasi Bantuan Hukum.”
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, pada 27–28 April 2026 di Ole Suites Hotel & Cottage, Sentul, ini diikuti oleh 200 peserta dari berbagai organisasi kemasyarakatan. Peserta berasal dari beragam latar belakang, mulai dari organisasi kepemudaan, keagamaan, sosial hingga profesi yang memiliki peran strategis dalam menjaga harmoni kehidupan masyarakat di Kabupaten Bogor.
Kepala Bakesbangpol Kabupaten Bogor, Ferdinando Selmi Pardede, menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki posisi penting dalam menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat.
“Organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas daerah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dalam hal mediasi konflik, komunikasi, serta pemahaman bantuan hukum menjadi sangat penting agar ormas dapat berperan sebagai mediator yang efektif,” ujarnya.
Ia menambahkan, kemampuan tersebut dibutuhkan agar setiap persoalan sosial dapat diselesaikan secara cepat, tepat, dan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
“Dengan strategi yang tepat, cepat, dan akurat setiap permasalahan dapat diselesaikan secara konstruktif sehingga tidak menimbulkan eskalasi konflik di kemudian hari,” tambahnya.
Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan yang dipimpin oleh Tubagus Lucky Surya Gunawan. Ia menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk memberikan bekal yang tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif.
“Kami ingin memastikan ormas memiliki kemampuan nyata dalam menangani konflik di lapangan. Karena itu, materi yang diberikan tidak hanya konsep, tetapi juga praktik langsung melalui simulasi dan studi kasus,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, peserta mendapatkan pembekalan dari narasumber yang kompeten, antara lain dari Kejaksaan Negeri dan Perhimpunan Advokat Indonesia. Materi yang disampaikan meliputi teknik penyelesaian konflik, strategi mediasi, keterampilan negosiasi, hingga pemahaman mekanisme bantuan hukum.
