Liputanfokus.com CIBINONG ??? Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen BC) Jawa Barat serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memusnahkan 1.887.812 batang rokok ilegal, minuman mengandung etil alkohol (MMEA) tanpa izin, dan tembakau iris hasil penindakan.
Kegiatan berlangsung di area Stadion Pakansari, Cibinong, Selasa (21/10). Total nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp2,8 miliar, dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sekitar Rp1,4 miliar.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan apresiasi atas kolaborasi kuat antara Forkopimda, Ditjen Bea Cukai Jabar, Satpol PP, Linmas, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat dalam memberantas peredaran barang ilegal.
???Langkah yang kita ambil belum sempurna, tapi semangatnya satu: melindungi masyarakat dan generasi muda. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat,??? tegas Rudy.
Rudy menjelaskan, pemusnahan tersebut merupakan hasil dari serangkaian operasi penindakan terhadap dua komoditas utama: minuman beralkohol tanpa izin dan rokok tanpa cukai. Ia menegaskan, Pemkab Bogor tidak memberikan izin bebas terhadap peredaran minuman beralkohol.
???Kita menjalankan semangat yang sama dengan arahan Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan, menempatkan perlindungan masyarakat sebagai prioritas utama,??? tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Bea Cukai Jabar Finari Manan mengungkapkan, sepanjang tahun 2025 penindakan rokok ilegal di Kabupaten Bogor sudah mencapai 10 juta batang. Secara keseluruhan di Jawa Barat, realisasi penindakan mencapai 78 juta batang dari target 78,5 juta batang, dan diperkirakan tembus 90 juta batang hingga akhir tahun.
???Kabupaten Bogor bukan tempat produksi, tetapi jalur perlintasan dan pemasaran. Rokok ilegal umumnya berasal dari Madura, Jawa Tengah, dan Jawa Timur,??? ujar Finari.
Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak terlibat dalam peredaran rokok ilegal. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Cukai, pelanggaran dapat dikenai hukuman penjara 1???5 tahun atau denda Rp200 juta???Rp5 miliar.
