BANDUNG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Menurut Sastra Winara, capaian tersebut merupakan bukti nyata komitmen Pemkab Bogor di bawah kepemimpinan Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Jaro Ade dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berfokus pada kepentingan masyarakat.
“Kami dari DPRD Kabupaten Bogor mengucapkan selamat atas raihan opini WTP yang kembali diperoleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Ini menunjukkan betapa keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara baik, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Sastra Winara.
Ia menegaskan, DPRD Kabupaten Bogor akan terus mendukung berbagai upaya perbaikan tata kelola pemerintahan, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan agar setiap anggaran yang dikelola pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Predikat opini WTP tersebut diterima langsung oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto saat Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Rabu (10/6).
Capaian tersebut menjadi opini WTP kedua yang diraih Pemkab Bogor pada masa kepemimpinan Rudy Susmanto. Setelah berhasil mengembalikan predikat WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2024, kini Pemkab Bogor mampu mempertahankan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan rasa syukur atas pencapaian yang diraih pada tahun kedua masa kepemimpinannya. Menurutnya, opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemkab Bogor dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Bogor kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Namun pencapaian ini harus menjadi momentum bagi kami untuk terus berbenah dan melakukan perbaikan di berbagai sektor,” kata Rudy Susmanto.
Ia menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
