liputanfokus.com CIBINONG – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mendorong penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Rapat Koordinasi BPD Kabupaten Bogor yang diselenggarakan oleh Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional. Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Tenis Indoor Kapten Muslihat, kawasan Stadion Pakansari, Cibinong, Jumat (6/3).
Rapat koordinasi ini menjadi ajang konsolidasi bagi para anggota BPD untuk memperkuat peran strategis dalam menjaga keberlanjutan pembangunan desa, khususnya di tengah dinamika kepemimpinan desa yang akan terjadi dalam beberapa tahun mendatang.
Dalam sambutannya, Rudy Susmanto menegaskan bahwa penguatan peran BPD menjadi sangat penting mengingat kondisi Kabupaten Bogor yang memiliki jumlah penduduk lebih dari enam juta jiwa dengan 416 desa dan 19 kelurahan. Sebagian besar desa tersebut akan menghadapi pergantian kepala desa dalam waktu dekat.
“Pada tahun 2026 dan 2027 akan banyak kepala desa yang memasuki masa purna tugas. Kondisi ini tentu akan mempengaruhi dinamika pembangunan desa,” ujar Rudy.
Ia menjelaskan, menjelang akhir masa jabatan kepala desa biasanya fokus kepemimpinan akan lebih banyak tertuju pada konsolidasi politik. Oleh karena itu, keberadaan BPD menjadi sangat strategis untuk memastikan program-program prioritas pemerintah tetap berjalan secara optimal.
Menurut Rudy, sejumlah program strategis nasional maupun daerah harus tetap terlaksana di tingkat desa, di antaranya program Koperasi Desa Merah Putih, Operasi Desa Merah Putih, program Makan Bergizi Gratis (MBG), percepatan penanganan tuberkulosis (TBC), serta pembangunan infrastruktur desa.
“Berbagai program tersebut harus terus berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa. Di sinilah peran BPD sangat penting untuk memastikan kesinambungan pembangunan,” jelasnya.
Rudy juga mengajak seluruh anggota BPD di Kabupaten Bogor untuk bersatu dalam satu wadah organisasi agar memiliki kesamaan visi dan frekuensi dalam mengawal pembangunan desa. Ia menekankan bahwa BPD harus mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas pemerintahan desa, terutama ketika terjadi masa transisi kepemimpinan.
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen sekaligus Dewan Pengawas Abpednas, Reda Manthovani, menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat peran BPD dalam mendukung berbagai program pembangunan desa.
