Liputanfokus.com CIGUDEG — Bupati Bogor Rudy Susmanto menggelar pertemuan dengan perwakilan masyarakat dari sejumlah kecamatan di wilayah Bogor Barat guna menyerap aspirasi terkait aktivitas pertambangan. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kecamatan Cigudeg, Senin (12/1), dan dihadiri warga dari Kecamatan Cigudeg, Parungpanjang, serta Rumpin.
Turut mendampingi Bupati Bogor dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Bogor, Komandan Kodim 0621/Kabupaten Bogor, Kapolres Bogor, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Bogor.
Dalam pertemuan itu, Rudy Susmanto menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menindaklanjuti setiap aspirasi masyarakat secara terukur dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya terkait pengelolaan dan operasional pertambangan di wilayah Bogor bagian barat.
Ia menjelaskan bahwa seluruh masukan dari masyarakat telah dihimpun dan secara aktif dikomunikasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, koordinasi tersebut telah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir dan mendapat respons positif dari Gubernur Jawa Barat.
“Aspirasi masyarakat kami sampaikan secara langsung kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah, respons Bapak Gubernur sangat baik dan komunikasi ini berjalan intensif, terutama terkait operasional tambang di wilayah Bogor Barat,” ujar Rudy Susmanto.
Salah satu aspirasi utama yang disampaikan masyarakat adalah permintaan pembangunan jalan khusus angkutan tambang. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk meminimalisasi dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Rudy Susmanto menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengalokasikan anggaran pembebasan lahan jalan khusus angkutan tambang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor Tahun 2026.
“Setelah proses appraisal selesai, diharapkan pembayaran pembebasan lahan dapat segera direalisasikan,” jelasnya.
Selain membahas persoalan pertambangan, Bupati Bogor juga memaparkan perkembangan penyaluran bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data awal, bantuan tersebut direncanakan untuk sekitar 6.000 penerima. Namun, setelah dilakukan pemutakhiran data melalui pemerintah desa dan kecamatan, jumlah penerima meningkat menjadi sekitar 15.000 orang.
