liputanfokus.com BOGOR – Memasuki satu tahun awal kepemimpinan Bupati Bogor, Rudy Susmanto bersama Wakil Bupati Ade Ruhandi, Pemerintah Kabupaten Bogor memperoleh evaluasi positif dari masyarakat. Berdasarkan survei yang dilakukan lembaga Visi Nusan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah daerah mencapai 83,29 persen.
Capaian tersebut menunjukkan tingkat penerimaan masyarakat yang relatif tinggi terhadap kinerja pemerintahan daerah, khususnya dalam sektor pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, angka di atas 80 persen mengindikasikan stabilitas kebijakan sekaligus keberhasilan dalam memenuhi ekspektasi dasar warga.
Infrastruktur dan Kebudayaan Unggul
Sektor infrastruktur menjadi indikator dengan nilai kepuasan tertinggi, yakni 92,19 persen. Hal ini mencerminkan persepsi publik terhadap percepatan pembangunan fisik, peningkatan kualitas jalan, serta perbaikan sarana publik yang dirasakan langsung manfaatnya.
Sementara itu, sektor kebudayaan memperoleh skor 91,50 persen. Pencapaian ini menunjukkan bahwa modernisasi pembangunan daerah tetap berjalan beriringan dengan pelestarian nilai-nilai lokal dan identitas budaya masyarakat Kabupaten Bogor.
Di bidang pengelolaan lingkungan, tingkat kepuasan mencapai 89,13 persen, sedangkan komunikasi publik berada pada angka 88,94 persen. Indikator ini menandakan adanya peningkatan transparansi informasi serta pola komunikasi pemerintah daerah yang dinilai responsif.
Pelayanan Dasar dan Tata Kelola
Pada sektor pelayanan sosial dan pelayanan publik, tingkat kepuasan berada dalam rentang 86–88 persen. Pendidikan memperoleh nilai 86,44 persen dan kesehatan 85,94 persen. Keamanan tercatat 84,44 persen, sementara aspek hukum 79,75 persen dan pemberantasan korupsi 79,38 persen.
Adapun sektor transportasi mencatat 74,25 persen. Sementara sektor ekonomi makro daerah, ketenagakerjaan, dan pertanian masing-masing berada pada kisaran 72–73 persen. Meski masih dalam kategori cukup baik, sektor-sektor tersebut dinilai memerlukan penguatan kebijakan berbasis dampak jangka menengah dan panjang.
