Liputanfokus.com, BANDUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Di bawah kepemimpinan Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Jaro Ade, Pemkab Bogor berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Predikat opini WTP tersebut diterima langsung oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Rabu (10/6/2026).
Capaian ini menjadi opini WTP kedua yang diraih Pemkab Bogor pada era kepemimpinan Rudy Susmanto. Setelah berhasil mengembalikan predikat WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2024, kini Pemkab Bogor kembali mampu mempertahankan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah tersebut.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan rasa syukur atas pencapaian yang berhasil diraih pada tahun kedua masa kepemimpinannya. Menurutnya, pendapat WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan.
“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Bogor kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah yang terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Rudy Susmanto.
Meski demikian, Rudy menegaskan bahwa pendapat WTP bukanlah tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, penghargaan tersebut harus menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi untuk terus melakukan pembenahan di berbagai sektor demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Pendapat WTP bukan sekedar prestasi administratif, tetapi harus menjadi momentum bagi kami untuk terus berbenah, memperbaiki kekurangan, dan memastikan setiap program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Rudy juga mengajak seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Bogor untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan profesionalisme, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan anggaran daerah.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP harus berjalan seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, seluruh aparatur dituntut untuk bekerja lebih maksimal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas.
