Liputanfokus.com CIGUDEG — Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Bogor dengan turun langsung menemui dan berdialog bersama masyarakat Bogor Barat yang menyuarakan aspirasi terkait dampak aktivitas kendaraan tambang. Dalam pertemuan tersebut, Bupati menegaskan bahwa pembebasan lahan untuk pembangunan jalur khusus angkutan tambang akan segera direalisasikan sebagai solusi nyata dan berkelanjutan.
Dialog berlangsung di Kantor Kecamatan Cigudeg, Senin (12/1/2026), dan dihadiri perwakilan masyarakat serta peserta aksi dari Kecamatan Cigudeg, Parungpanjang, dan Rumpin. Kehadiran langsung Bupati Bogor di tengah masyarakat menjadi bukti bahwa pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap keresahan warga yang selama ini terdampak langsung oleh aktivitas tambang.
Dalam kesempatan tersebut, Rudy Susmanto memastikan bahwa salah satu tuntutan utama masyarakat, yakni pembangunan jalan khusus angkutan tambang yang terpisah dari jalan umum, kini telah menemukan titik terang. Ia menegaskan bahwa pembebasan lahan jalur tambang telah dianggarkan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor Tahun 2026.
“Pembebasan lahan jalur khusus tambang sudah masuk dalam perencanaan dan akan dibiayai melalui APBD 2026. Ini kami lakukan agar jalur angkutan tambang tidak lagi bercampur dengan kawasan permukiman warga, demi keselamatan, kenyamanan, dan ketenangan masyarakat,” tegas Rudy.
Bupati Bogor juga menegaskan bahwa proses pembebasan lahan akan dilaksanakan secara transparan, melibatkan berbagai pihak terkait, serta memperhatikan aspek hukum, sosial, dan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Bogor, kata dia, berkomitmen memastikan setiap tahapan berjalan sesuai aturan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Selain itu, Rudy menyampaikan bahwa Pemkab Bogor terus membuka ruang dialog dengan masyarakat, tokoh lokal, dan pelaku usaha tambang agar solusi yang diambil dapat berjalan adil, realistis, dan berkelanjutan.
“Sejak beberapa bulan terakhir, kami intens berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait operasional tambang di Bogor Barat. Alhamdulillah, respons dari Bapak Gubernur Jawa Barat sangat baik dan konstruktif,” ungkapnya.
Ia menambahkan, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat, termasuk melalui aksi penyampaian pendapat, selalu menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bogor dan langsung dikomunikasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pihak yang memiliki kewenangan terkait pertambangan.
“Mudah-mudahan setelah proses appraisal selesai, pembayaran pembebasan lahan bisa segera dilakukan. Ini langkah konkret agar aktivitas tambang tidak lagi berdampak langsung pada jalan umum dan keselamatan warga,” jelas Rudy.
