Liputan fokus.com, JAKARTA – Kedutaan Besar Federasi Rusia di Indonesia mengadakan konferensi pers di Jakarta pada Rabu (25/6/2026) untuk menyampaikan informasi mengenai rencana telekonferensi internasional bertajuk “Kejahatan Rezim Kiev: Teror terhadap Warga Sipil Wilayah Kherson” yang diselenggarakan berlangsung pada 10 Juli 2026.
Dalam dokumen konsep yang dipublikasikan kepada media, pihak Rusia menyatakan bahwa wilayah Kherson saat ini menjadi salah satu daerah yang paling terkena dampak konflik Rusia-Ukraina. Rusia menuduh pasukan Ukraina melakukan serangan terhadap infrastruktur sipil serta menargetkan warga sipil di wilayah tersebut.
Menurut dokumen tersebut, serangan menggunakan pesawat tanpa awak (drone), ancaman, dan penanaman ranjau di jalan-jalan umum disebut telah mengganggu distribusi kebutuhan pokok dan layanan medis bagi masyarakat. Rusia juga menuduh adanya penggunaan senjata yang dipasok negara-negara anggota NATO dan Uni Eropa yang diklaim digunakan terhadap sasaran nonmiliter.
Dalam konferensi pers itu dijelaskan bahwa telekonferensi internasional tersebut bertujuan menyajikan data dan informasi yang telah dikumpulkan oleh otoritas Rusia mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi di wilayah Kherson. Selain data statistik dan tren keamanan, forum tersebut juga akan menghadirkan bukti korban serta saksi mata yang disebut mengalami dampak langsung konflik.
Pihak penyelenggara menyebut telekonferensi akan mempertemukan perwakilan dari sekitar 80 negara yang berasal dari Eropa, Asia, Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, dan Amerika Utara. Kegiatan akan berlangsung selama tiga jam dan dilengkapi penerjemahan simultan dalam bahasa Inggris, Prancis, dan Spanyol.
Peserta yang diundang meliputi korps diplomatik negara-negara, anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE), BRICS, CIS, organisasi kemanusiaan internasional, lembaga swadaya masyarakat, kalangan akademisi, serta masyarakat aktivis sipil.
Sejumlah pejabat Rusia hadir menjadi pembicara utama, antara lain Duta Besar Keliling Kementerian Luar Negeri Rusia untuk isu kejahatan yang disampaikan kepada rezim Kiev, Rodion Miroshnik, Komisaris Hak Asasi Manusia Federasi Rusia Yana Lantaratova, serta Gubernur Wilayah Kherson Vladimir Saldo.
Telekonferensi tersebut akan membahas sejumlah isu, di antaranya dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional di wilayah Kherson, penggunaan berbagai jenis senjata terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil, karakteristik yang disebut Rusia sebagai “perang teror” terhadap penduduk sipil, serta langkah-langkah yang dilakukan otoritas setempat untuk melindungi masyarakat dari dampak konflik.
Pihak Rusia menyatakan forum ini bertujuan memberikan gambaran yang mereka sebut lebih komprehensif kepada komunitas internasional mengenai situasi kemanusiaan di wilayah Kherson dan dampak konflik terhadap masyarakat sipil.
