liputanfokus.com JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia akan memperluas program percontohan (piloting) digitalisasi bantuan sosial (bansos) ke 40 kabupaten dan kota pada tahun 2026. Salah satu daerah yang ditetapkan sebagai lokasi uji coba strategis adalah Kabupaten Bogor.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya nasional dalam memerangi kemiskinan sekaligus meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI).
Kebijakan tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk saat membuka kegiatan sosialisasi piloting digitalisasi bansos dan penguatan peran pemerintah daerah yang digelar di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (3/2).
Mewakili Bupati Bogor, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Penunjukan Kabupaten Bogor sebagai daerah percontohan dinilai sebagai langkah strategis dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran dan berbasis data terintegrasi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PANRB, Kepala BPS RI, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Wamendagri Ribka Haluk menegaskan bahwa dukungan pemerintah daerah menjadi faktor krusial dalam meminimalkan potensi kesalahan sasaran dalam distribusi bantuan sosial. Ia menekankan bahwa akurasi penyaluran bansos sejalan dengan Asta Cita keenam, yakni pemberantasan kemiskinan.
“Kami berharap kepala daerah memberikan dukungan penuh agar potensi salah sasaran dalam penyaluran bantuan sosial dapat ditekan seminimal mungkin,” ujar Ribka.
Sementara itu, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa percepatan digitalisasi bansos merupakan bagian dari transformasi GovTech Indonesia. Melalui sistem berbasis data dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), pemerintah dapat memastikan kebijakan sosial dijalankan secara presisi dan terukur.
“Kalau datanya benar, kita bisa menyusun strategi yang tepat. Tidak perlu lagi menebak-nebak atau menutup mata terhadap kondisi yang sebenarnya,” tegas Luhut.
