CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan keberlanjutan pembangunan desa di Kabupaten Bogor.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi BPD Kabupaten Bogor yang diselenggarakan oleh Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) di Lapangan Tenis Indoor Kapten Muslihat, kawasan Stadion Pakansari, Cibinong.
“BPD memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah desa dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, BPD harus menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas dan mengawal pembangunan desa,” ujar Sastra Winara.
Ia menambahkan, sinergi antara BPD, pemerintah desa, dan pemerintah daerah sangat penting untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Menurutnya, peran BPD tidak hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai jembatan aspirasi masyarakat desa.
“DPRD Kabupaten Bogor mendukung penuh penguatan kapasitas BPD agar mampu menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyerapan aspirasi masyarakat secara optimal,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menekankan pentingnya peran BPD dalam menjaga kesinambungan pembangunan desa, terutama menjelang masa transisi kepemimpinan kepala desa.
Menurut Rudy, Kabupaten Bogor yang memiliki lebih dari enam juta penduduk dengan 416 desa dan 19 kelurahan membutuhkan peran BPD yang kuat dan profesional dalam memastikan keberlanjutan program pembangunan.
“Pada tahun 2026 hingga 2027, banyak kepala desa yang akan memasuki masa purna tugas. Kondisi ini tentu memengaruhi dinamika pembangunan desa. Di sinilah BPD memiliki peran strategis untuk memastikan program prioritas tetap berjalan,” ungkap Rudy.
Ia menjelaskan, sejumlah program strategis nasional dan daerah harus terus dilaksanakan hingga tingkat desa, di antaranya Koperasi Desa Merah Putih, Operasi Desa Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), percepatan penanganan tuberkulosis (TBC), serta pembangunan infrastruktur desa.
