liputanfokus.com Cibinong – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 harus benar-benar berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat serta mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“RKPD Tahun 2027 harus mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan, mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan wilayah, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan,” ujar Sastra Winara.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Kabupaten Bogor di Sebaguna 1 Setda, Selasa (7/4/2026). Forum ini menjadi momentum strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bogor untuk tahun anggaran 2027.
Sementara itu, Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi lintas perangkat daerah guna menghasilkan perencanaan pembangunan yang terarah dan tepat sasaran.
Menurut Rudy, Musrenbang RKPD merupakan tahapan lanjutan dari proses perencanaan di tingkat desa dan kecamatan, di mana seluruh usulan masyarakat dihimpun untuk dirumuskan menjadi rancangan APBD 2027 dan rencana kerja perangkat daerah.
“Seluruh usulan dari desa dan kecamatan kami integrasikan agar menjadi kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat turut diakomodasi melalui hasil reses anggota DPRD di masing-masing daerah pemilihan, sehingga program pembangunan tidak bersifat instan, melainkan melalui proses yang terstruktur dan berjenjang.
Dalam penetapan prioritas pembangunan tahun 2027, Pemkab Bogor memfokuskan pada pemenuhan hak dasar masyarakat, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, sektor pendidikan dan kesehatan, serta penguatan kegiatan keagamaan.
Selain itu, program bantuan keuangan infrastruktur desa dipastikan tetap berlanjut sebagai bentuk komitmen pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa.
