Liputanfokus.com BANDUNG ??? Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, menghadiri rapat sinergitas penataan tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di wilayah Jawa Barat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang digelar di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat, Bandung, Kamis (23/10).
Dalam kegiatan yang diinisiasi oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK tersebut, hadir jajaran kepala daerah se-Jawa Barat. Fokus pembahasan diarahkan pada upaya memperkuat tata kelola dan pengawasan sektor tambang MBLB, yang dinilai memiliki risiko tinggi terhadap praktik korupsi serta berdampak besar terhadap lingkungan dan penerimaan daerah.
Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, hadir didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asekbang), Inspektur Kabupaten Bogor, Kepala Dinas PUPR, dan perwakilan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama, menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ini adalah memperkuat koordinasi lintas instansi dan mempercepat langkah deteksi, pengawasan, serta penindakan terhadap potensi pelanggaran di sektor pertambangan.
???Aktivitas penambangan MBLB yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak keseimbangan lingkungan dan menimbulkan bencana alam. Karena itu, penataan tata ruang di Jawa Barat menjadi langkah strategis,??? ujar Bahtiar.
Ia juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses perizinan tambang. Menurutnya, penataan perizinan yang baik akan mencegah penyimpangan, kerusakan lingkungan, dan kebocoran pendapatan daerah.
???Kami berharap perangkat daerah terkait dan pelaku usaha dapat bersikap proaktif mengurus perizinan sesuai aturan yang berlaku,??? tandasnya.
