Liputanfokus.com Palembang ??? Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan resmi menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengaku sebagai jaksa atau jaksa gadungan. Kedua tersangka masing-masing berinisial BA dan EF, setelah sebelumnya diamankan di rumah makan Saudagar, Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pada Senin (6/10/2025) siang.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H., menyampaikan bahwa BA bukanlah seorang jaksa sebagaimana pengakuannya, melainkan PNS aktif pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Way Kanan dengan pangkat golongan III/D.
???Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, diketahui bahwa tersangka BA hanyalah seorang PNS di Kabupaten Way Kanan yang mengaku sebagai jaksa dari Kejaksaan Agung RI. Ia bersama rekannya, EF, diduga menggunakan modus tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari sejumlah pihak, termasuk pejabat di lingkungan Pemda OKI,??? jelas Vanny, Selasa (7/10/2025).
Penetapan status tersangka terhadap keduanya dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Sumsel Nomor: PRINT-20/L.6/Fd.2/10/2025 tanggal 7 Oktober 2025.
Selanjutnya, BA ditetapkan sebagai tersangka melalui Surat Nomor TAP-21/L.6.5/Fd.2/10/2025, sementara EF melalui Surat Nomor TAP-22/L.6.5/Fd.2/10/2025 yang diterbitkan pada tanggal yang sama.
Keduanya langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas I Palembang, terhitung sejak 7 Oktober hingga 26 Oktober 2025.
???Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan guna menghindari hal-hal yang dapat menghambat proses hukum,??? ujar Vanny.
Dari hasil penyidikan sementara, perbuatan para tersangka diduga melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa lima orang saksi untuk memperkuat alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
