liputanfokus.com JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali menunjukkan komitmennya dalam penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada ajang SAKIP dan Zona Integritas (ZI) Award 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), RSUD Bakti Pajajaran Kabupaten Bogor berhasil meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Rabu (11/2).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PANRB, Rini Widyantini. Mewakili Bupati Bogor, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, hadir menerima penghargaan tersebut didampingi Direktur RSUD Bakti Pajajaran, dr. Yukie Meistisia A. Satoto, beserta jajaran manajemen.
Sekretaris Daerah Ajat Rochmat Jatnika menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut dan menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang mudah, cepat, dan transparan.
“Capaian ini patut kita syukuri bersama. Sesuai arahan Bupati Bogor dan Presiden Republik Indonesia, pelayanan publik harus dilaksanakan dengan sepenuh hati serta tidak mempersulit masyarakat,” ujar Ajat.
Ia menambahkan, Bupati Bogor secara konsisten mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja berbasis integritas, akuntabilitas, serta profesionalisme. Penghargaan ini, menurutnya, menjadi indikator bahwa upaya pembenahan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bogor berjalan secara terarah dan berkelanjutan.
Ajat juga menyampaikan ucapan selamat kepada Direktur dan seluruh jajaran RSUD Bakti Pajajaran atas dedikasi dan komitmen kolektif dalam membangun Zona Integritas. Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi model dan motivasi bagi perangkat daerah lainnya.
“Penghargaan ini merupakan yang pertama diraih oleh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bogor dalam kategori WBK. Ke depan, ini harus menjadi pemicu untuk memperluas implementasi Zona Integritas di seluruh unit pelayanan,” tegasnya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa pada tahun ini sekitar sepuluh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bogor akan kembali mengikuti proses evaluasi dari Kemenpan RB. Pemerintah daerah menargetkan peningkatan jumlah unit kerja yang memperoleh predikat serupa pada tahun 2026, khususnya pada sektor layanan strategis seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan (Disdukcapil), dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
“Perbaikan tata kelola, termasuk optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, akan terus diperkuat guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel,” tambahnya.
