liputanfokus.com CIBINONG – Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya terhadap pembangunan yang inklusif melalui penyelenggaraan Forum Perempuan, Anak dan Disabilitas Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Serbaguna I Setda, Cibinong, Rabu (4/3). Forum ini menjadi bagian strategis dalam memastikan kelompok rentan memperoleh ruang partisipasi yang setara dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Mewakili Rudy Susmanto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Zaenal Ashari menegaskan bahwa forum tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan instrumen substantif dalam penyusunan kebijakan daerah.
“Forum ini merupakan bagian penting dari proses perencanaan pembangunan daerah, sebagai bentuk komitmen kita untuk memastikan bahwa perempuan, anak, dan penyandang disabilitas memperoleh ruang partisipasi yang setara dan berkeadilan,” ujarnya membacakan arahan Bupati Bogor.
Ia menekankan bahwa dalam praktik pembangunan, kepentingan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas masih kerap belum terakomodasi secara optimal. Padahal, ketiganya bukan hanya objek pembangunan, melainkan subjek yang memiliki perspektif, pengalaman, serta kontribusi signifikan terhadap kemajuan daerah.
Karena itu, Forum Perempuan, Anak dan Disabilitas 2026 diarahkan menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebutuhan riil masyarakat dengan program pembangunan yang responsif gender, ramah anak, dan mengedepankan prinsip inklusivitas.
Lebih lanjut, Zaenal menyampaikan bahwa isu pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pemenuhan hak penyandang disabilitas harus terintegrasi secara substantif dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2027.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak hanya hadir secara administratif, tetapi benar-benar memahami dan menindaklanjuti setiap usulan yang mengemuka dalam forum tersebut.
Partisipasi aktif organisasi perempuan, Forum Anak, kelompok disabilitas, dan kalangan akademisi dinilai krusial agar forum ini menghasilkan rekomendasi berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Dengan demikian, kebijakan yang dirumuskan tidak berhenti pada daftar usulan, melainkan menjadi fondasi pembangunan yang lebih adil, sensitif gender, serta berkelanjutan.
“Atas nama Bapak Bupati, kami menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, seluruh perangkat daerah terkait, akademisi, organisasi perempuan, Forum Anak, kelompok disabilitas, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung program strategis pembangunan daerah,” tutupnya.
