CIBINONG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan terhadap pelaksanaan sejumlah program strategis daerah. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, usai kegiatan Koordinasi Evaluasi Program Tahun 2025 dan Pembahasan Rencana Kerja serta Program Prioritas Tahun 2026, termasuk pembahasan alih fungsi lahan dan pertambangan di Kabupaten Bogor, yang berlangsung di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Cibinong, Selasa (20/1).
Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK RI, Kepala Satgas Korsup Wilayah II KPK RI, PIC KPK Wilayah Jawa Barat, serta jajaran tim KPK. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, para asisten dan staf ahli, Inspektur Daerah, kepala perangkat daerah, direktur RSUD, pimpinan BUMD, serta para camat.
Pendampingan KPK untuk Pemkab Bogor: Fokus Perbaikan Tata Kelola dan Penataan Pertambangan
Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa pendampingan KPK merupakan bentuk keseriusan Pemkab Bogor dalam membuka lembaran baru tata kelola pemerintahan yang lebih sehat dan berintegritas.
“Pemkab Bogor secara resmi meminta pendampingan KPK terhadap sejumlah program strategis. Ini merupakan bagian dari evaluasi satu tahun pemerintahan kami, sekaligus sebagai respons atas berbagai aspirasi masyarakat dan dinamika pemberitaan yang berkembang,” ujar Rudy.
Menurutnya, pendampingan KPK sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta meminimalisir potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan.
“Salah satu fokus utama pembahasan adalah persoalan pertambangan dan alih fungsi lahan di Kabupaten Bogor. Untuk sektor pertambangan, pembahasannya dijadwalkan berlangsung selama dua hari,” jelasnya.
Selain sektor pertambangan, Pemkab Bogor juga meminta pendampingan KPK terhadap sejumlah proyek strategis lainnya, antara lain pembebasan lahan pembangunan jalan khusus angkutan tambang dan barang, pembangunan Jalan Rancabungur–Leuwiliang, serta beberapa program prioritas daerah yang akan dikaji lebih lanjut.
Rudy menambahkan bahwa penguatan pengawasan tidak hanya melibatkan KPK, tetapi juga dilakukan melalui kolaborasi dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Polres Bogor.
