liputanfokus.com CIBINONG — Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan komitmennya dalam mengawal aspirasi masyarakat terkait aktivitas pertambangan berizin hingga ke tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Langkah tersebut diiringi dengan upaya konkret berupa persiapan pembangunan jalur khusus tambang sebagai solusi jangka panjang.
Komitmen itu disampaikan Rudy saat menemui langsung ribuan warga yang menggelar aksi unjuk rasa di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Senin (4/5/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia hadir bersama jajaran pimpinan daerah, termasuk Wakil Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, dan Sekretaris Daerah.
Rudy mengapresiasi sikap masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara santun, tertib, dan konstruktif. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor telah menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap sejumlah aktivitas pertambangan di wilayah barat.
“Ini menunjukkan bahwa masyarakat menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik dan bertanggung jawab. Kami juga terus berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat dan menghormati proses evaluasi yang sedang berjalan,” ujar Rudy.
Ia berharap hasil evaluasi tersebut segera diumumkan, khususnya bagi perusahaan tambang yang telah mengantongi izin resmi. Rudy menekankan bahwa aspek kelestarian lingkungan tetap menjadi prioritas utama yang tidak bisa diabaikan.
Selain itu, Rudy turut menyoroti nasib masyarakat terdampak yang hingga kini masih menunggu kepastian terkait realisasi kompensasi bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Masyarakat terdampak membutuhkan kepastian. Ini menjadi perhatian serius yang juga kami dorong agar segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Dalam konteks kewenangan, Rudy menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan menjalankan peran sesuai dengan sistem pemerintahan berjenjang, termasuk menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat ke tingkat provinsi.
“Kami bekerja sesuai kewenangan. Apa yang menjadi ranah kabupaten akan kami selesaikan, dan selebihnya kami sampaikan ke pemerintah provinsi,” jelasnya.
